Ia mengaggap, pemerintah dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, salah dalam menjalankan PP Nomor 19 Tahun 2005 yang menjadi acuan penyelenggaraan UN.
Zen menambahkan, Kemendikbud salah menjalankan konsep UN. Sebab, UN dijadikan sebagai alat pengukur hasil belajar siswa. Padahal, wewenang untuk mengukur hasil belajar siswa berada di tangan guru masing-masing sekolah. "Evaluasi hasil belajar dilakukan oleh pendidik, tapi yang terjadi pada UN menggagbungkan semuanya, evaluasi hasil belajar dan evaluasi terhadap siswa,"katanya.
Sementara, anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Teuku Ramly Zakaria menyatakan Ujian Nasional (UN) harus terus dilaksanakan. Penyelenggaraan UN, kata dia, bertujuan untuk merumuskan standar kompetensi lulusan.
Ramly menuturkan, standar kompetensi lulusan merupakan suatu hal yang amat penting, sehingga sekolah tidak memberikan pendidikan semua kepada para lulusannya.
"Karena kalau tidak ditentukan demikian, semua sekolah meluluskan 100 persen siswanya. Ini berbahaya,"kata Ramly. Selain itu, ia menambahkan, UN dilaksanakan untuk mendorong berbagai pihak, mulai dari siswa hingga dinas pendidikan di seluruh daerah, supaya bisa menjalankan kewajibannya dengan baik.
"Mendorong guru untuk mengajar dengan baik. Mendorong siswa agar belajar dengan baik dan mendorong dinas pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan,"kata Ramly.
Ia menuturkan, dengan menyelnggarakan UN,pemerintah mendorong pendidikan bermutu di seluruh wilayah Indonesia. Sebab sekarang ini, pendidikan bermutu hanya bisa dinikmati masyarakat kota besar.
"Pemerintah ingin mendorong dan membantu sekolah yang belum baik sehingga bisa lebih baik. Sehingga pendidikan bermutu dari Sabang sampai Merauke,"kata Ramly.
Sumber : Koran Tabagsel
Tidak ada komentar:
Posting Komentar